(Hukum) Pertanahan (Syariah) Islam


II. Pengertian Istilah Hukum Tanah Islam dan Pertanahan Islam

Pembicarakan mengenai tanah dalam Islam, setidaknya melibatkan 2 (dua) peristilahan, yaitu Hukum Tanah Islam dan Pertanahan Islam. Kedua peristilahan ini sepintas sama, namun sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, maka penulis merasa hal ini perlu diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

Penulis cenderung memilih istilah “Pertanahan Islam” dari pada “Hukum Tanah Islam” atau “Fikih Pertanahan.” Merujuk kepada pendapat A. Qodri Azizy dalam bukunya yang berjudul “Eklektisime Hukum Nasional,”[1] maka istilah Pertanahan Islam yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah untuk menampakkan ciri fiqh yang berupa exercise (latihan/olah) pemikiran yang tidak terhenti dan berkelanjutan mengenai pertanahan yang diuraikan menurut Islam. Dengan demikian, terlihat bahwa penekanan yang diinginkan oleh penulis dengan kemunculan tulisan ini adalah bahwa hal-hal yang dikaji dalam tulisan ini adalah merupakan olah pemikiran yang dilakukan oleh penulis terhadap bidang pertanahan yang dikaji dalam kerangka hukum Islam dan bukan ke arah fikih pertanahan yang mempunyai bahasan dan kesan yang sarat dengan nilai ibadah yang dogmatis, doktrinal dan berkonsekuensi mandek. Penulis juga beranggapan bahwa masih terlalu dini memunculkan istilah fikih pertanahan mengingat masih jarang atau sedikit sekali dilakukan kajian mengenai hal ini

Perbedaan kedua istilah di atas, dapat juga dilihat berdasarkan ruang lingkupnya. Definisi hukum tanah Islam kiranya lebih tepat digunakan untuk mengkaji tanah dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu aspek ibadah dan muamalah, sedangkan Pertanahan Islam merupakan bagian dari hukum tanah Islam yang sebatas mengkaji keterkaitan tanah dengan hak kepemilikan/penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya. Pendapat ini didukung data hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya, dimana didapatkan data bahwa ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang membicarakan tanah tidak hanya menyangkut hak kepemilikan/penguasaan (aspek muamalah), tetapi juga aspek ibadah. Misalnya tanah dikaitkan dengan kepentingan bersuci (tayamum), penyelenggaraan jenazah (penguburan), penciptaan manusia dan sebagainya. Disamping itu, istilah hukum tanah Islam masih terdengar asing di kalangan umat Islam, terbukti sampai sejauh ini, penulis belum menemukan literatur yang membahas secara khusus dan rinci mengenai fikih pertanahan/Hukum Tanah Islam. Selain hal-hal di atas, hal yang utama dan paling mendasari uraian di atas sesungguhnya adalah pengetahuan penulis yang masih prematur,[2] sehingga menyadarkan penulis untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan peristilahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis beranggapan bahwa apabila kita mencoba untuk mencari definisi yang mendekati dengan definisi hukum tanah nasional (sebagai kerangka hukum positif di Indonesia) dalam Hukum Islam adalah pertanahan Islam, dan bukan hukum tanah Islam. Jika hukum tanah dalam hukum tanah nasional diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah, maka terminologi tersebut bisa digunakan untuk mendefinisikan pertanahan Islam. Jika masih dirasa janggal (untuk kepentingan kajian perbandingan hukum tanah) untuk disejajarkan dengan kata dan definisi hukum tanah nasional, maka dapat ditambahkan kata ”Hukum” di awal frase pertanahan Islam, sehingga menjadi (Hukum) Pertanahan Islam.

II. Kedudukan (Hukum) Pertanahan Islam dalam Hukum Islam

Mencari kedudukan (hukum) pertanahan Islam dalam hukum Islam tidaklah mudah. Hal ini disebabkan literatur mengenai (hukum) pertanahan Islam sedikit jumlahnya dan kajian mengenai hal ini tidak banyak dilakukan dan dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menelusuri kedudukan (hukum) pertanahan Islam dengan cara mengaitkan (hukum) pertanahan Islam dengan bidang ilmu yang lain dalam Islam berdasarkan literatur yang bisa dijangkau oleh penulis. Dengan demikian, setidaknya didapatkan gambaran keterkaitan (hukum) pertanahan Islam dengan ilmu-ilmu lainnya yang akhirnya memungkinkan diambil kesimpulan mengenai kedudukan (hukum) pertanahan Islam dalam hukum Islam.

(Hukum) Pertanahan Islam sebagai suatu ilmu harus dapat ditelusuri kedudukannya dan keterkaitannya dengan bidang ilmu yang lain agar didapatkan suatu filosofi keilmuan yang utuh dan menyeluruh. Dalil-dalil hukum dalam hukum Islam akan menjadi dasar pengembangan ilmu yang terkait dengan dalil hukum tersebut, sebagai contoh dalil-dalil hukum mengenai ekonomi Islam akan menjadi dasar pengembangan ilmu ekonomi Islam. Kedudukan hukum pertanahan Islam dalam hukum Islam setidaknya dapat dikaji melalui dua pendekatan ilmu, yaitu:

II.1. Pendekatan Ilmu Ekonomi Islam

Melalui pendekatan ilmu ekonomi Islam, (Hukum) pertanahan Islam muncul sebagai akibat kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Tanah merupakan salah satu jenis harta dalam kajian ilmu ekonomi Islam. Tanah sebagai salah satu jenis harta telah diatur sedemikian rupa dalam sistem ekonomi Islam. (Hukum) Pertanahan Islam baru akan muncul ke permukaan dan dirasakan urgensinya dalam sistem kehidupan, ketika tanah telah dikaitkan dengan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya. Ketika hal ini terjadi, maka hak dan kewajiban terkait dengan tanah menjadi suatu hal yang harus diatur agar memenuhi keadilan dan kesejahteraan.  Imamudin Yuliadi dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam: Filosofi, Teori dan Implementasi; secara skematis menguraikan kedudukan (Hukum) Pertanahan Islam (bagan/skema terlampir).

Skema yang telah diuraikan oleh Imamudin Yuliadi di atas telah mencoba memberikan gambaran mengenai kedudukan (hukum) pertanahan Islam melalui pendekatan ilmu ekonomi Islam. Namun, skema di atas tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci sampai tingkatan pembagian hukum mengenai kepemilikan umubagan pilar ekonomim dan negara. Apabila hanya disajikan demikian, skema tersebut akan menimbulkan kejanggalan. Kejanggalan tampak ketika dalam kitab-kitab fikih ditemukan dalil-dalil (hukum) pertanahan Islam yang mengatur kepemilikan tanah yang dimiliki umum dan negara. Akan terasa lebih tepat dan jelas apabila dalam skema tersebut juga menguraikan mengenai hal ini. Akhirnya, skema yang telah diuraikan di atas hanya memberikan gambaran kedudukan (hukum) pertanahan Islam yang dilihat dari aspek kepemilikan individu, dimana dalil-dalil (hukum) pertanahan Islam dalam hadits pada umumnya muncul pada saat tanah digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

II.2. Pendekatan Ilmu Pemerintahan (Tata Negara) Islam

Al-Mawardi dalam Kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah[3] menyebutkan mengenai jenis-jenis hak atas tanah dalam Islam. Uraian mengenai hak penguasaan atas tanah atau jenis-jenis hak atas tanah merupakan kajian pokok dalam suatu ilmu mengenai hukum tanah. Sehingga dengan adanya uraian jenis-jenis hak atas tanah dalam kitab tersebut, dapat dikatakan bahwa Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah memuat tentang (hukum) pertanahan Islam. Pada dasarnya kitab ini menjelaskan mengenai hukum-hukum yang terkait dengan ilmu pemerintahan (tata negara) Islam, dimana salah satu bagian pemerintahan Islam adalah mengenai pertanahan. Dengan demikian, dapat dikatakan Al-Mawardi telah menjelaskan bahwa (hukum) pertanahan Islam merupakan bagian dari hukum pemerintahan (tata negara) Islam

Hukum-hukum tentang tanah juga dijelaskan dalam berbagai kitab fikih lainnya, seperti dalam Kitab Bulughul Maram, Fiqh Sunnah, Al-Wajiz, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, dan sebagainya. Pada umumnya dan sebagian besar dalil-dalil hukum mengenai tanah masuk dalam ruang lingkup/cakupan hal-hal yang terkait dengan muamalah dan sebagian kecil masuk cakupan ibadah. Meskipun kitab-kitab fikih lainnya pada umumnya juga memuat hal mengenai pengelolaan tanah, namun uraian yang cukup lengkap dan mendalam mengenai (hukum) pertanahan Islam dapat ditemukan dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.


[1]A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Cet. 2, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 41. Penulis memaparkan uraiannya mengenai peristilahan-peristilahan yang dgunakan. Uraian selengkapnya dalam buku ini, sebagai berikut: “Fiqh siyasah selama ini sering diterjemahkan dengan ‘Ilmu Tata Negara dalam Islam’; namun saya kira akan lebih tepat atau leluasa –terutama sekali untuk pengembangannya- jika disejajarkan dengan ‘Ilmu Politik Islam’ atau Islamic political thought (pemikiran politik Islam). Demikian pula  istilah al-siyar dan fiqh duwali akan lebih tepat diartikan atau disejajarkan dengan ‘international relations’ (Hubungan Internasional) atau ‘Politik Internasional Islam’ daripada ‘Hukum Internasional Islam’. Ini berarti bahwa terjemahan yang saya maksudkan tersebut akan menampakkan ciri fiqh berupa exercise (latihan/olah) pemikiran yang berkelanjutan dan tidak terhenti, serta tidak berupa pemahaman atau terjemahan yang lebih di dominir oleh ciri fiqh yang sarat dengan nilai ibadah yang dogmatis, doctrinal dan berkonsekuensi mandek.”

[2]Prematur dapat diartikan sebagai belum (waktunya) masak (matang). Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 894.

[3]Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam (Al-Ahkam As-Sulthâniyyah fi Al-Wilâyah Ad-Dinîyyah), Cet. 3, diterjemahkan oleh: Fadli bahri, (Jakarta: Darul Fallah, 2007), hal. 320-334.

Catatan:

Tulisan ini diambil dari buku penulis yang berjudul: “Pertanahan Dalam Hukum Islam”, penerbit Gama Media Yogyakarta,September 2008, hal. 32-38.

Tentang Dr. (Candt.) Jamaluddin Mahasari, S.ST, M.H.

Jangan merasa hidup jika belum memberi arti dan manfaat untuk orang lain... Jangan merasa hebat jika belum menjadikan dirinya manfaat untuk kebanyakan orang...
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Pertanahan Syariah Islam dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s